Terkesan Dipaksakan..!! Pelantikan Oleh Plt Bupati Menyisahkan Masalah

INDONESIASATU.CO.ID:

NGANJUK - Pelantikan oleh sejumlah pejabat yang dilakukan oleh Plt Bupati Nganjuk jelang 3 hari masa pensiun menyisahkan sejumlah persoalan,pasalnya pelantikan Sekda dinilai cacat hukum dan terkesan dipaksakan sebab pelantikan tersebut tidak ada rekom dari Gubernur Jawa Timur, Senin (16/4/2018)

Pelantikan sejumlah pejabat di Nganjuk yang dilakukan oleh Plt Bupati Nganjuk KH Abdul Wachid Badrus menimbulkan persoalan baru,menurut pengamat hukum dari Universitas Semarang Wahyu Djatmiko mengatakan,pelantikan itu terkesan dipaksakan sebab dilakukan selang tiga hari masa purna habis jabatan Plt Bupati.

“Dalam proses pengangkatan penjabat Sekda terkesan dipaksakan,karena Sekda Nganjuk Agus Subagyo tidak cukup umur dan tidak pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan serta Pejabat Eselon Dua tidak pernah menjabat sebagai Kepala Dinas selama dua kali jabatan,” kata dia.

Lanjut Wahyu,dari tiga calon Sekda yang diajukan ke Gubernur Jatim semuanya tidak diberikan rekom,ironisnya Pemerintahan Nganjuk membawa satu nama calon Sekda untuk dimintakan rekom kepada Mendagri."ungkapnya

Ditambahkannya,meski tidak memenuhi syarat sebagai Sekda,namun tetap dilantik hingga hal itu menyisahkan pernyataan besar dan terindikasi adanya keterpihakan dan kepentingan.

Kepala BKD Sudrajat ditemui diruang kerjanya mengatakan saat pelantikan, mungkin ada usulan yang sudah ditandatangani Plt Bupati, kemudian dilantik sesuai SK dari Mendagri,” ujarnya.

“Dalam pelaksanaan pelantikan tadi memang sesuai prosedur dan itu mengacu dari SK Mendagri,” tegasnya.

Disinggung mengenai pelantikan pejabat eselon dua,apa benar pelantikan itu dipaksakan,Sudrajat hanya bisa menggelengkan kepala.

“Ini membuktikan komunikasi tersumbat,” pungkasnya

Sementara Kabaghumas Pemkab Nganjuk Agus Irianto mengatakan,pelantikan itu dilakukan sudah prosedural dengan meminta persetujuan Gubernur dan Kemendagri.

"Bila nanti ditemukan adanya cacat hukum dalam pelantikan tersebut diharapkan ada anulir atau penggagalan dalam pelantikan tersebut serta dikembalikan pada posisi semula,"katanya.(kla)

Index Berita