Puluhan Massa Gabungan LSM Kediri, Tuntut Batalkan Hasil Pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Kediri

KEDIRI, wartajatim.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak), Aliansi Ormas LSM Kediri Raya (Aloka), luruk kantor DPRD Kabupaten Kediri, Jalan Soekarno Hatta, Kabupaten Kediri Jum'at (2/2) pukul 10.00 WIB

Kedatangan mereka ini bermaksud untuk menuntut pembatalan terhadap seluruh proses pengangkatan perangkat desa.

Sebab, dalam proses pengangkatan perangkat desa tersebut diduga dinilai cacat hukum.

Selain itu, mereka juga menuntut untuk merevisi Perda dan Perbup tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 

Mereka juga menduga dalam proses pengangkatan perangkat desa tersebut, diduga terjadi adanya unsur suap dan jual beli nilai ujian kelulusan ujian jabatan perangkat.

Perwakilan 15 orang diterima Joko Susilo Assisten I didamoingi 2 anggota DPRD Kabupaten Kediri dari PDini dialog akan dikaji dan dibahas diekskutif. Sebelum dimulai dialog Khoirul Anam meminta dari Ekskutif Joko Susilo Asisten I, Dodik Purwanto dan Hastoro keduanya Anggota DPRD dari   PDI Perjuangan dari Komisi A.

Choril Anam perwakilan pendemo, menanyakan  SK pengisian perangkat, danjuga meminta dibatalkan hasil pengumuman hasil pengisian perangkat, yang sudah dilakukan pada tanggal 25 Januari 2018.

 "Jangan sampai peristiwa ini terjadi seperti di Desa Rembang Kepuh," tegasnya.

Terkait SK belum ada, tapi menurut Kabag Hukum Sukadi yang diwakili dasar hukumnya Perda dan Perbup.

Hastoro menjelaskan bahwa pengisian pengangkatan perangkat ini tidak ada SK, tapi dasar hukum yang dipakai Perda dan Perbup. " Hal itu juga disampaikan mengutip dari Kabag Hukum," bebernya.

Dikarenakan, jawaban Hastoro tidak sesuai yang diharapkan perwakilan demo, mereka keluar membubarkan diri danmeninggalkan ruang dialog yang bertempat diruang komis A. (prijo)