Panwaslu Kota Kediri Kerjasama Dengan Sentra Gakumdu.

INDONESIASATU.CO.ID:

KEDIRI - Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kediri tidak memungkiri akan terjadi praktik politik uang atau money politic pada Pilkada serentak mendatang. 

Money politic disinyalir bakal banyak terjadi selama masa kampanye, pencoblosan, hingga perhitungan suara Pilkada nanti. Panwaslu untuk mengantisipasinya sejak dini dengan upaya pencegahan, dengan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak.

Mansur,ST selaku Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kota Kediri saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (7/2) mengatakan, pihak panwas tidak membentuk satgas money politic dan cybercrime, dikarenakan masih menyerahkan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada.

"Gakkumdu sendiri didalamnya ada Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu sendiri. Jadi, panwaslu tidak membentuk satgas politik uang dan satgas cybercrime, "terang Mansur.

Menurut Dia kewenangan panwas hanya sebatas pengawasan dan pencegahan. Dicontohkan Mansur ada temuan OTT yang menindak pihak kepolisian itupun disertai alat bukti. Hasilnya dilaporkan ke panwas dan dilanjutkan ke KPU.

"Kalau terkait ujaran kebencian di media sosial, itupun pemilik akun harus mendaftarkan ke KPU dan tembusannya ke panwas. Mulai saat ini sudah ada yang daftarkan ke KPU. Hal ini dilakukan untuk menangkal terjadinya serangan black campaign dan ujaran kebencian di media sosial (medsos),"kata Mansur.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat tugas panwaslu sebagai pengawasan dan menghimbau seluruh ASN untuk bersikap netral dalam pilkada nanti.

"Masyarakat jangan mau menerima imbalan uang atau barang dalam Pilkada nanti, dikarena ini akan membawa konsekuensi hukum, juga akan menindak tegas bagi siapapun yang melanggarnya,"himbaunya.

Sementara ,Yudi  Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Kediri mengatakan, bahwa untuk satgas money politik dan satgas cybercrime langsung dibentuk dari Kepolisian.

"Namun tentang terbentuknya kedua satgas tersebut, untuk penanganan awal pihak kepolisian masih menyerahkan kepada sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada.Dikarenakan bagian dari undang-undang pilkada, proses penegakkan hukumnya tetap melalui centra gakkumdu,” jelas Yudi.(prijo)

Index Berita